Posisi Arogansi Bisa dari Golongan Profesi 
Catatan Harian, Jurnalistik, Terbaru

Posisi Arogansi Bisa dari Golongan Profesi 

Oleh: Dahlan Iskan 

Inilah pelajaran dari Asia Sentinel. Untuk profesi wartawan. Atau profesi apa pun.

Asia Sentinel tidak malu. Untuk minta maaf. Pada ‘korban’ tulisannya. Kali ini pada Presiden SBY. Juga pada Partai Demokrat.

Padahal Asia Sentinel belum tentu bersalah. Secara hukum. Tapi ia mengaku bersalah. Secara praktik jurnalistiknya.

Yang dilanggar adalah kode etik jurnalistik: tidak cover both side. Jadinya tidak imbang. Yakni tidak mewawancari SBY atau Partai Demokrat. Yang dalam tulisan itu sangat dipojokkan.

Sumber tulisan itu sebenarnya jelas: berkas gugatan perdata. Berkasnya ada. Penggugatnya ada.

Wartawan umumnya punya hubungan dekat dengan pengacara. Pengacara adalah sumber berita yang tidak habis-habisnya.

Wartawan sering memanfaatkan pengacara. Untuk menggali banyak berita.  Pengacara sering memanfaatkan wartawan. Untuk kepentingan kliennya.

Kadang memang saling memanfaatkan.

Tinggal pinter-pinteran. Siapa yang lebih memanfaatkan siapa. Dengan tujuan apa.

Wartawan juga bisa menilai. Pengacara yang mana yang idealismenya tinggi. Berjuang tidak hanya untuk kliennya. Juga sekalian memanfaatkan kliennya sebagai alat penegakkan hukum. Menegakkan kebenaran. Menegakkan keadilan.

Wartawan, dalam hati mereka, juga punya daftar: pengacara mana komersial murni.

Sama seperti pengacara, wartawan punya idealisme. Menegakkan hukum. Menegakkan kebenaran. Menegakkan keadilan.

Kadang memanfaatkan pengacara untuk tujuan idealismenya itu.

Saya yakin Asia Sentinel tidak sembarangan. Bahwa tidak punya kantor tidak bisa dibilang ecek-ecek. Zaman sekarang tidak perlu kantor. Apalagi Asia Sentinel adalah media online.

Saya bisa membaca jalan pikiran wartawan sesenior Berthelsen. Pimred Asia Sentinel. Yang hebat itu. (Baca: Bank Century Lagi Hidup Mati)

Gugatan Weston International Capital Limited. itu bukan gugatan sengketa biasa. Antar dua pihak.

Gugatan itu mengandung nilai-nilai idealisme: mengungkapan  korupsi.

Mungkin si penggugat memang memanfaatkan aspek idealisme itu. Sebagai daya tarik bagi wartawan.

Karena itu Asia Sentinel tidak minta maaf atas kontennya. Tapi minta maaf karena tidak benar dalam praktek jurnalistiknya.

Yakni mengutip begitu saja isi gugatan. Tanpa minta komentar pihak yang digugat.

Asia Sentinel mengaku: itu praktik itu tidak benar.

Pembaca tidak diberi pandangan dari sisi yang digugat.

Ini melanggar kode etik jurnalistik. Meski belum tentu melanggar hukum.

Banyak wartawan yang menganggap pelanggaran kode etik tidak bahaya. Karena tidak ada resiko hukum. Wartawan lebih takut kalau tulisannya melanggar hukum.

Dalam praktek jurnalistik ada tulisan yang melanggar hukum.  Sekaligus melanggar kode etik.

Ada tulisan yang melanggar kode etik. Tapi tidak melanggar hukum.

Yang melanggar hukum umumnya pasti melanggar kode etik. Yang melanggar kode etik belum tentu melanggar hukum.

Bagi wartawan profesional, melanggar kode etik sama takutnya dengan melanggar hukum.

Tapi terlalu banyak wartawan yang berani melanggar kode etik. Mentang-mentang tidak ada hukumannya.

Hukuman bagi seorang wartawan yang melanggar kode etik adalah moral. Saya sering menyebutkan wartawan yang melanggar kode etik harus dihukum dengan gelar kurang ajar.

Saya pernah cari terobosan. Bagaimana wartawan yang melanggar kode etik bisa dihukum. Oleh perusahaannya.

Dan terobosan ini sudah saya terapkan: lewat peraturan perusahaan.

Dalam peraturan perusahaan media saya dulu, saya cantumkan satu pasal: wartawan tidak boleh melanggar kode etik.

Maka wartawan tersebut bisa dikenai sanksi. Bukan berdasar pasal kode etik jurnalistik. Tapi berdasar peraturan perusahaan.

Masalahnya: banyak perusahaan media tidak punya peraturan perusahaan. Apalagi perusahaan media online. Apalagi yang dijalankan secara pribadi.

Pelajaran dari Asia Sentinel adalah: tidak malu untuk mengakui kesalahan. Juga tidak mau meminta maaf. Secara terbuka.

Saya anggap Asia Sentinel sangat profesional.

Wartawan yang profesional adalah bukan yang tidak pernah berbuat salah.

Wartawan profesional adalah wartawan yang ketika berbuat salah tahu apa yang harus dilakukan. Misalnya: mengakui kesalahan, mencabut atau mengoreksi tulisannya, dan minta maaf.

Tapi, demi idealisme, tidak harus juga melakukan itu. Kalau sangat yakin isi tulisannya benar. Jangan dicabut. Jangan diralat. Jangan minta maaf.

Seperti ketika Asia Sentinel disomasi oleh Rosma Mansor. Istri Najib Razak. Perdana Menteri Malaysia saat itu.

Waktu itu Rosma hanya berani mensomasi. Asia Sentinel tidak peduli. Karena merasa benar.

Kali ini, dalam kasus Bank Century, Asia Sentinel minta maaf.

Apa yang kemudian akan terjadi? Bisa saja Asia Sentinel akan kembali menelusuri perkara ini. Lalu menulis lagi hasil investigasinya sendiri.

Gugatan tadi hanya jadi bahan awal saja. Bukan bahan utama.

Kode etik dibuat bukan untuk menjamin wartawan tidak berbuat salah. Kode etik menjamin agar wartawan tahu apa yang harus diperbuat kalau berbuat salah. Baik karena menyadarinya sendiri maupun karena diberitahu pihak lain.

Kode etik dibuat sendiri. Oleh pelaku profesi: wartawan, pengacara, dokter dan hakim. Untuk mencegah arogansi. Yang berujung pada tindakan anarkhi.

Profesi punya sisi otonomi. Untuk berbuat atau tidak berbuat. Otonomi punya sisi arogansi. Arogansi punya sisi anarkhi.(Dahlan Iskan)

September 25, 2018

About Author

dahlan iskan


18 COMMENTS ON THIS POST To “Posisi Arogansi Bisa dari Golongan Profesi ”

  1. Oh begitu ya Bah…btw Karen di tahan dengan tuduhan korupsi, ini kayaknya jg menarik untuk di ulas karena pas waktu itu Abah jadi MenBUMN, mungkin lebih tau detilnya seperti apa..

    Negeri kita mmg tersandera oleh teks,yg kadang2 kurang masuk akal tetap aja di putuskan atau di jalankan..

    Semoga mas Ulik cepat sembuh dan sehat selalu..Aamiin.

  2. Berhubung asia sentinel ini media online, saya pikir semua investigasinya hanya modal online juga Bah. Soalnya temen saya yang kerja di Jaringan koran terbesar se Indonesia yang berpusat di Surabaya, tapi biro Jakarta, pernah bilang. Media online di Indonesia sekarang banyak yang gak punya wartawan, tinggal comot sana comot sini, dengan konten yang (kebanyakan) tidak bisa dipertanggungjawabkan

  3. Napa klo emang ga punya alamat kok nyantymkan alamat di media onlinnya ya. Ku kira bertanggungjawab dan profesional itu ya jelas dimana dan siapa. Sebab media online juga dijalankan makhluk nyata tempatbyapun mestinya tidak maya….begitu Abah penfapat sy.

  4. Kalaulah memang kode etik itu muncul agar tidak melanggar hukum serta memiliki rasa keadilan dan keseimbangan dalam pemberitaan, apakah telah dilaksanakan oleh asia sentinel?dan dari segi yang diberitakan akan menghitung seberapa besar dampak kerugian pemberitaan tersebut,untuk selanjutnya disikapi. jelaslah ukuran profesionalisme itu dalam melaksanakan aturan tatanan profesi yang telah di sepakati dalam tiap bidang.agar terdapat keteraturan dan ketentraman .saya rasa itu tujuan yang mulia

  5. Media online di indonesia gimana?.. kalaupun punya wartawan, saya yakin mereka tidak punya kode etik, tidak semua, tapi sebagian besar demikian, kenapa?.. berita online jarang yang posisinya di tengah, kebanyakan miring kanan atau ke kiri, toh kata pemerintah boleh menyebarkan hoax, asalkan hoax yang membangun, pengen ketawa takut dosa, hidup hoax…!!

  6. Pak Dahlan,

    Banyak yang tanya tentang kasus bu Karen Dirut PLN. Apakah sama dengan kasus pak Dahlan, dulu ?

    Korupsi yang dituduhkan hanya berdasarkan kerugian negara. Padahal namanya investasi, bisa rugi dan bisa untung. Sedangkan (mungkin) bu Karen tidak memperkaya diri dengan investasi tersebut.

    Sepertinya standar dan tolok ukur negara dalam investasi adalah untung & rugi secara materi. Pantas saja negara pelit membiayai riset. Karena riset itu investasi yang rugi.

  7. Sekarang ada wadah Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Kalo di dunia cetak, ada PWI dan AJI. Media online yang tergabung dalam AMSI dan SMSI harus berbadan hukum, mempunyai kantor yang jelas, ada penanggung jawab, akte pendirian dll. Jika tidak tergabung dalam wadah itu, dianggap sama saja dengan sebutan wartawan bodrex/Abal-abal, hanya money oriented, beritanya memang sering tidak berimbang, penulis hantu, pejuang keyboard saja…..beritanya hanya seharga amplop, istilah kasarnya “suka menginjak kaki orang lain”

  8. mengikuti Hinca Panjaitan-eks ombusmen Jawa Pos, yg bilang, tak tercatat di dewan pers-nya Hongkong….dibilang alamat gak jelas….Dan secara peringkat online(lembaga pemeringkat online), saya jadi kurang sependapat dengan abah soal profesionalisme Asia sentinel….palagi berita yg ada dihilangkan(gak bisa diakses lagi)..bukan direvisi, meski sudah ada permintaan maaf…..maafkan saya.

  9. Cover both side adalah upaya standar yg sdh ada dalam benak wartawan setiap kali menulis isu sensitif yg bisa merugikan nama baik pihak lain. Ada wartawan yang tidak sabar menunggu lewat upaya setengah hati sebagai pembenaran. Misalnya dengan kami sdh menghubungi lewat dua nomor hapenya, tapi tidak diangkat. Di sms atau WA tidak dijawab. Dengan alasan mengejar deadline, akhirnya tulisan itu diturunkan juga tanpa konfirmasi dari tertuduh. Dari segi etika dianggap sudah cukup. Sehingga sebenarnya perlu tidaknya sebuah isu diturunkan tergantung dari keyakinan sang wartawan. Kode etik memang penting, tapi keakuratan yg didasari keyakinan sang wartawan adalah sesuatu yang paling mendasar.
    Hal2 yang tak perlu konfirmasi :
    1. Tertangkap basah. Melihat dengan mata kepala sendiri. Seorang pengendara sepeda motor menabrak pejalan kaki. Ada saksi, ada cctv.
    2. Barang bukti berupa dokumen, serta alat bukti lain. Asia Sentinel beranggapan berkas dari pengacara yang tentuny sudah dilengkapi keterangan tambahan seperti keluar masuk uang/rekening bank,\ dll yang semuanya adalah sumber resmi dan diduga bukan fitnah apalagi hayalan sang pengacara, tentu sudah cukup. Dugaan inilah yang menjadi ukuran kredibilitas sang jurnalis lewat pengalaman yg sdh dimiliki selama ini.

    Bahwa Asia Sentinel kemudian minta maaf, kita hormati keputusannya. Tapi apa yng sudah digulirkan itu sdh cukup menjadi ancaman dan pukulan bagi pihak yang bersalah. Kita menunggu langkah berikutnya dari Asia Sentinel utk terus menggelinding kasus ini. Indonesia butuh KPK, tapi butuh juga penyajian2 obyektif media kredibel seperti sering dilakukan Tempo dan juga Asia Sentinel ini.

  10. “Wartawan profesional adalah wartawan yang ketika berbuat salah tahu apa yang harus dilakukan. Misalnya: mengakui kesalahan, mencabut atau mengoreksi tulisannya, dan minta maaf.”
    Mantap bah, seharusnya bukan hanya wartawan saja tetapi semu profesi bisa bersikap seperti itu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Email:likedisway@gmail.com

Follow me on Twitter
Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 4,162 other subscribers

EnglishIndonesian
%d bloggers like this: